Opini

Bergaul dengan Negara Beda Ideologi

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon atau makhluk sosial, sedangkan Adam Smith mendefinisikan manusia sebagai homo homini socius atau makhluk yang bersahabat.

Dalam entitas yang lebih luas, pada skala makro, negara sebagai aktor dalam Hubungan Internasional memiliki karakteristik yang sama seperti karakter individu-individu didalamnya. Negara butuh bersosialisasi dan bersahabat dengan negara lainya.

Terdapat syarat berdirinya sebuah negara, yaitu, keberadaan rakyat, kepemilikan wilayah, adanya pemerintah, dan terakhir, pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini berupa pengakuan de facto dan de jure. Sebagai contoh, de facto Indonesia merdeka 17 agustust 1945 setelah Proklamasi RI, Mesir dan Arab Saudi menjadi negara pertama yang mengakuinya. De jure, Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia 27 Desember 1949.

Sebelum tahun 2005, belanda masih menganggap 27 Desember sebagai hari kedaulatan Indonesia. Setelah 60 Tahun kemerdekaan RI, barulah belanda mengakui 17 Agustust 1945 sebagai hari merdeka negeri ini.

Sebenarnya, diakui atau tidak oleh Belanda, Indonesia tetap sudah merdeka. Namun, tentunya pengakuan negara lain menjadi kunci kekuatan sebuah negara dalam pergaulan internasional. Indonesia sebagai warga dunia harus bersosialisasi dengan tetangganya di seantero bumi.

Bila dianalogikan, tidak semua tetangga memiliki sifat yang sama, ada yang baik, buruk, lembut, periang, ceria kaku dan lain sebagainya. Begitupun negara, ideologi diibaratkan sebagai karakter negara. Ada sosialis, liberalis, komunis, monarkis, demokratis dan lain-lain. Indonesia sebagai negara Pancasilais memiliki keseimbangan sifat negara demokratis, dengan kebebasan yang teratur, dan konsep peran pemerintah yang ideal untuk memastikan kesejahteraan secara merata.

Pertanyaannya, karena tragedi G30S PKI puluhan tahun lalu, apakah Indonesia harus menjauh dari negara penganut komunisme, dan hanya bergaul dengan negara liberal-demokratis? Tentu tidak. Menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi, komunisme adalah ideologi terlarang di negeri ini. Sebuah bahaya laten yang tidak bisa dibiarkan keberadaanya.

Namun dalam konteks kerja sama antar negara, pertimbangan sebuah hubungan diplomatik dibuat lebih kepada bagaimana masing-masing negara bisa mendapatkan mutual adventages atau keuntungan bersama dari kekerabatan yang diciptakan. Bukan saling mempengaruhi secara ideologi.

Sebagai contoh, Indonesia bekerjasama dengan Tiongkok dalam bidang ekonomi, perdagangan serta pembangunan. Tentunya kita tidak memerlukan kerja sama tersebut, bila Tiongkok yang nyatanya berpaham komunis sekedar mentransfer ideologinya disini. Kita tidak perlu itu.

Begitupun kerja sama dengan Jepang dalam berbagai bidang, bukan berarti kita menerima ideologi Hakko Ichiu mereka untuk diterapkan di negara ini.

Lalu bagaimana dengan Amerika Serikat (AS) dengan sistim kapitalismenya? Kita menjalin hubungan diplomatik dengan mereka bukan untuk menjadi negara liberal. Dalam Hubungan Internasional, manfaat hubungan antar negara mengarahkan sebuah negara untuk mencapai stabilitas, keuntungan, kesejahterahan rakyat, jaminan keamanan, menghindarkan dari krisis sampai dukungan pertahanan dan menghindari terjadinya peperangan.

Karena damai itu indah, Indonesia harus terus berkomunikasi baik dengan setiap negara manapun.

Hari-hari ini kita dipanaskan dengan berita kedatangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong yang akan disambut secara resmi oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa awam berspekulasi langkah tersebut dapat melahirkan kembali laten komunis di negeri ini.

Agaknya pandangan tersebut jauh dari benar. Pada tahun 2013, presiden SBY pernah menerima kunjungan dari delegasi Sekretaris Partai Komunis Tiongkok. Sebagai negara yang bertata krama, Indonesia wajib menyambut niat baik dalam kunjungan tersebut sebagai suatu hal normal dalam pergaulan dunia.

Betapa kita ingat Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Raja Arab Saudi dengan ribuan rombonganya. Arab saudi yang monarkis, tentu berbeda dengan Indonesia, namun kita tetap dapat menerima mereka. Atau kehadiran Obama di era SBY dan Jokowi yang menjadi representasi hubungan baik Indonesia dan negara liberal demokratis.

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, dimana Indonesia bebas bergaul dengan negara mana saja, dan aktif menjaga perdamaian dunia. Tentunya dengan catatan, agar negara ini tidak salah melangkah dalam bergaul dengan negara-negara bermasalah.

Sebut saja Israel, negara yang penuh dengan gambaran kejahatan dan pembantaian kepada rakyat palestina ini, tidak perlu digauli oleh Indonesia, atas dasar Indonesia menjunjung nilai kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa.

Contoh lainnya, betapa Indonesia sangat menghargai persaudaraan antar negara adalah hubungan bilateral dengan Korea Utara. Sebagai negara yang tertutup dalam pergaulan internasional, Korea Utara tidak memiliki banyak hubungan diplomatik dengan negara lain, namun dengan semangat perdamaian abadi seperti yg tertuang dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia tetap menjaga hubungan baik tersebut. Satu musuh kebanyakan, 1.000 teman masih kurang.

Kembali pada rencana Kedatangan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia. Sebagai bagian dari ASEAN, delegasi negara ASEAN dari manapun wajib untuk diterima dengan baik. Sebagaimana kita memberikan sambutan hangat pada Thailand, Kamboja, Filipina, Brunei, bahkan pada Malaysia dan Singapura yang pernah berkonfrontasi dengan kita dimasa lalu, tetap kita temani. Kenapa tidak dengan Vietnam yang tidak pernah punya masalah apapun dengan Indonesia sampai hari ini?

Sebagai informasi, otoritas politik tertinggi di Republik Sosialis Vietnam merupakan Sekjen Partai Komunis Vietnam. Posisi tersebut berada di atas presiden dan perdana menteri.

Dengan pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen , Vietnam menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara di tahun 2016. Kebermanfaatan dari silaturahmi antar 2 negara ini dapat memberikan manfaat besar bagi masing-masing rakyatnya.

Maka dari fakta-fakta yang dijabarkan diatas, menjadi pemahaman kita bersama, bahwa
Indonesia adalah poros tengah dunia. Yang bersahabat dengan negara manapun, ideologi apapun, yang menjaga perdamaian dunia.

Penulis adalah, Varhan Abdul Aziz, pengamat dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global
Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia.

Pertama kali dimuat di sini

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FRESH

AnakHI.com adalah situs mahasiswa dan alumni Hubungan Internasional. Diperuntukan bagi siapa saja yang tertarik dengan dunia Hubungan Internasional

Tagline : Dari HI ke HI

Hak cipta dilindungi : AnakHI.com

To Top