Kajian

Amnesty Internasional Tuntut Evaluasi Aparatur Keamanan dalam Krisis Papua

Amnesty Internasional menilai pemerintah Indonesia hampir sepenuhnya gagal menyelesaikan krisis Papua. Hal itu salah satunya dilihat dari upaya pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku pembunuhan di luar hukum di Papua.

Pada akhirnya hal itu membuat masyarakat Papua kecewa hingga menuntut kemerdekaan, sebab masyarakat Papua selama ini merasa hak-hak kemerdekaan mereka tidak diberikan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan walaupun banyak korban jatuh akibat pembunuhan di luar hukum di Papua, tak satu pun dari pelaku telah diadili dan dihukum melalui pengadilan independen. Hanya segelintir kasus yang berujung dengan sanksi disiplin atau pelaku diproses melalui pengadilan militer.

“Sangat mengkhawatirkan melihat fakta bahwa polisi dan militer menerapkan taktik kejam dan yang mereka gunakan terhadap kelompok bersenjata pada aktivis politik damai. Semua pembunuhan di luar hukum melanggar hak untuk hidup, yang dilindungi oleh hukum internasional dan Konstitusi Indonesia,” kata Usman Hamid, dalam peluncuran laporan investigasi Amnesty Internasional di Papua yang berjudul “Sudah, kasi tinggal dia mati ; Pembunuhan dan impunitas di Papua” di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Senin, (2/7/2018).

Pembunuhan di Papua ada hubungan langsung antara impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan. Kegagalan menginvestigasi dan mengadili pelaku akan membuat mereka percaya bahwa mereka berada di atas hukum.

“Hal ini juga memicu perasaan dendam dan menimbulkan ketidakadilan di Papua. Krisis di Papua adalah kompleks terkait ekonomi, budaya, kesejahteraan dan keadilan. Adapun upaya pembunuhan dengan alasan adanya saparatisme di sana hanya sebagai alasan pemerintah yang hampir gagal menyelesaikan krisis Papua,” ujarnya.

Usman menyampaikan rekomendasi Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk memastikan bahwa semua pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan diselidiki secara cepat independen, tidak memihak dan efektif.

“Penyidikan dan penuntutan apa pun tidak boleh terbatas pada pelaku langsung, namun juga melihat ke dalam keterlibatan atasan, terlepas dari pangkat,” tegasnya.

Dia melanjutkan pihak berwenang harus mengambil langkah inisiatif untuk menghentikan pembunuhan di luar hukum di Papua termasuk dengan mengeluarkan dan menegakkan instruksi yang sesuai dengan hak asasi manusia kepada TNI dan polisi tentang penggunaan kekuatan, dan memastikan keadilan dan reparasi bagi para korban dan keluarga mereka.

“Sangat penting untuk meninjau ulang taktik yang digunakan polisi, militer atau penegak hukum lainnya dan penggunaan kekuatan dan senjata api selama penangkapan, untuk memastikan mereka memenuhi standar internasional,” pungkasnya.

Sumber link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FRESH

AnakHI.com adalah situs mahasiswa dan alumni Hubungan Internasional. Diperuntukan bagi siapa saja yang tertarik dengan dunia Hubungan Internasional

Tagline : Dari HI ke HI

Hak cipta dilindungi : AnakHI.com

To Top